Bupati Morut Soroti Ketimpangan Dana Bagi Hasil Sawit di Rakornas AKPSI

TRIBUNPALU.COM - Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, hadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Perayaan Hari Sawit Nasional Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta.

Ini menjadi momentum penegasan komitmen Morut dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit.

Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, ini dihadiri pula oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, para Kepala Daerah, Pejabat Kementerian, serta pemangku kepentingan industri sawit.

Baca juga: Anggota DPRD Palu Gagas Digitalisasi Parkir untuk Tingkatkan PAD dan Tertibkan Sistem

Di sela kegiatan Rakornas, Bupati Delis menyampaikan bahwa kehadirannya adalah bentuk komitmen nyata Morowali Utara sebagai daerah penghasil sawit untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan nasional.

Bupati Delis secara tegas menyoroti isu kritis mengenai Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang dinilai tidak proporsional dan transparan.

"Kita berharap yang selama ini kita mendapatkan dana bagi hasil sawit, kita ingin meminta kejelasannya, berapa persentase daerah penghasil, berapa persentase Provinsi, termasuk juga nasional. Ini harus dikelola secara transparan,” tegas Bupati Delis, menggugat transparansi skema DBH Sawit yang berlaku.

Ia mengungkapkan kekecewaan atas penurunan drastis DBH yang diterima Morut dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, dana tersebut sangat vital untuk pembangunan infrastruktur di wilayah produksi sawit.

Baca juga: Morowali Siap Operasi Zebra Tinombala, Cegah Kecelakaan dan Tingkatkan Kesadaran Lalu Lintas

"Tahun ini kita tak terlalu banyak dapat dana bagi hasil, sementara dana bagi hasil sawit ini kita peruntukkan untuk membangun jalan-jalan yang berkaitan di mana lokasi sawit banyak diproduksi," ungkapnya, menekankan dampak langsung minimnya DBH terhadap pembangunan daerah.

Menurutnya, Rakornas ini adalah momentum penting untuk menyatukan langkah dalam memperkuat posisi daerah penghasil sawit dalam ekosistem industri nasional.

Selain peningkatan pendapatan, Rakornas juga memiliki target luaran penting, yaitu:

• Tata Kelola Berkelanjutan: Mewujudkan tata kelola perkebunan sawit yang lebih baik dan berkesinambungan.

• Penyelesaian Konflik: Mendapatkan solusi konkret untuk konflik di area perkebunan sawit.

• Rekomendasi Kebijakan: Mengumpulkan rekomendasi kebijakan strategis untuk Presiden Republik Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Rakornas ini dirangkaikan dengan Musyawarah Nasional (Munas) II AKPSI, yang melahirkan pucuk pimpinan baru.