Anggota DPRD Palu Minta BKPSDM Klarifikasi Temuan Honorer Tak Diusulkan ke KemenPAN-RB

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Robit Silmi

TRIBUNPALU.COM, PALU - Polemik terkait tenaga honorer dilingkup pemerintah Kota Palu terus bergulir.

Dugaan PPPK Siluman belum tuntas, kini terkait tidak diusulkannya 1.171 tenaga honorer ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Palu, Abdurahim Nasar Al Amri, menyayangkan temuan yang diungkapkan oleh Komisi A saat melakukan kunjungan kerja ke kementerian tersebut.

Ia menilai persoalan ini menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi di pemerintahan Kota Palu.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Usul FTT 2026 di Parigi Moutong Digelar Saat Musim Durian

Abdurahim menegaskan bahwa BKPSDM Kota Palu harus segera memberikan klarifikasi terkait tidak masuknya ribuan honorer dalam usulan resmi ke KemenPAN-RB. 

Ketua komisi C itu juga menyebut jika BKPSDM tidak segera memberikan klarifikasi, ia bersama pimpinan DPRD Kota Palu siap berangkat menemui KemenPAN-RB dan Kemendagri untuk melaporkan masalah ini, termasuk dugaan adanya honorer siluman yang semakin kuat setelah temuan tersebut terungkap.

Sebelumnya, Komisi A DPRD Kota Palu mengaku terkejut setelah mendapatkan penjelasan langsung dari pejabat KemenPAN-RB bahwa 1.171 honorer Kota Palu tidak pernah diusulkan oleh BKPSDM. 

Baca juga: Bupati Morowali Iksan Baharudin Tinjau Pembangunan di Bungku Selatan, Pastikan Program Tepat Sasaran

Wakil Ketua Komisi A, Ucu Susanto, menyebut kondisi ini sangat merugikan para honorer.

Sebab, jika tidak masuk dalam usulan, maka mereka otomatis tidak dapat diproses dalam penataan tenaga non-ASN. 

Ia menambahkan bahwa risiko ini dapat berdampak besar terhadap masa depan para honorer yang selama ini berharap kejelasan status.

Kunjungan tersebut juga dihadiri Ketua Aliansi Honorer Kota Palu, Himah, yang mengaku kecewa karena kelalaian administrasi seperti ini berpotensi menghilangkan hak ratusan pekerja honorer. 

Ucu turut menyoroti ketidakhadiran BKPSDM Kota Palu dalam pertemuan penting di kementerian. 

Baca juga: SMPN 1 Bungku Barat Gelar Pameran Seni Rupa Dorong Generasi Muda Mencintai Seni dan Budaya

Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat sebelumnya BKPSDM hadir, namun justru absen saat pembahasan krusial berlangsung di KemenPAN-RB, sehingga rombongan DPRD hanya didampingi oleh Inspektorat.DPRD Kota Palu menegaskan akan segera memanggil BKPSDM untuk meminta klarifikasi detail terkait penyebab hilangnya ribuan honorer tersebut dari usulan resmi. 

Ucu menekankan bahwa tidak boleh ada satu pun honorer yang dirugikan akibat kelalaian administrasi, dan DPRD akan memastikan masalah ini ditindaklanjuti hingga tuntas.

 “Nasib ribuan honorer ini tidak boleh dikorbankan. Kami akan memastikan akar masalahnya ditemukan dan diselesaikan,” kata Ucu, Jumat (22/11/2025). (*)