Breaking News:

Sulteng Hari Ini

Dari Izin Hingga Faktor Ekonomi, Pengamat Geologi Untad Ungkap Penyebab Maraknya PETI di Sulteng

Selain urusan perizinan, tambang ilegal juga dihadapkan pada persoalan lainnya, sebab lahan pertambangan dianggap sebagai sumber mata pencaharian.

Penulis: fandy ahmat | Editor: Kristina Natalia
TRIBUNPALU.COM/LIA
Basarnas dan warga sekitar melakukan pencarian korban longsor di area tambang Kecamatan Ampibabo, Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, Kamis (25//2/2021). 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Fandy Ahmat

TRIBUNPALU.COM, PALU - Maraknya aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Sulawesi Tengah mendapat sorotan dari kalangan akademisi. 

Pengamat Geologi Universitas Tadulako (Untad), Muslimin U Botjing salah satunya. 

Menurut Muslimin, selain urusan perizinan, kasus tambang ilegal juga dihadapkan pada beberapa persoalan lainnya.

Pasalnya, lahan pertambangan selama ini sudah dianggap masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. 

Baca juga: Lakukan Pemecatan Ketua Umum KNPI, Sekjen dan Wakil Ketua Umum Balik Dipecat

Baca juga: Polemik Kepengurusan KNPI Hingga Terjadi Pemecatan Kepengurusan, Ini Penjelasannya

Baca juga: Bahas PETI, DPRD Sulteng Minta Aparat Bertindak Tegas dan Jangan ada Kongkalikong

Masalah sosial dan ekonomi masyarakat tersebut dinilai menjadi penyebab sulitnya penertiban tambang ilegal. 

"Faktor ekonomi kerap menjadi penghambat saat aparat ingin melakukan penertiban. Karena masyarakat sekitar justru menggantungkan hidup dari tambang," ujarnya, Selasa (15/3/2021). 

Sebelumnya, hal senada juga disampaikan Ketua Komisi III DPRD Sulteng, Sonny Tandra saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas ESDM dan beberapa instansi terkait. 

"Persoalan PETI tidak bisa hanya melihat hitam di atas putih. Di sisi lain, dari sisi ekonomi masyarakat merasa diuntungkan. Masalahnya terletak pada banyaknya pemodal yang menggunakan alat berat dan merusak lingkungan," ungkap Sonny, dikutip Senin (16/3/2021). 

Baca juga: Bupati Parimo: Pelantikan Pejabat Eselon III b dan Eselon IV Direncanakan Pekan Depan

Baca juga: Selama 2021, Dinas Pariwisata Belum Keluarkan Izin Even Tahunan di Kota Palu

Baca juga: Ingatkan Warganya, Lurah Pantoloan Boya: Dana Stimulan Jangan Pakai Kawin

Sehingga menurut Muslimin, pemerintah semestinya mengutamakan kegiatan sosialisasi atau tindakan persuasif lainnya kepada masyarakat terkait pengelolaan lahan pertambangan. 

"Selama ini kurang sosialisasi. Karena ketika ditanya, masyarakat selalu menjawab bahwa ini kan tanah saya. Artinya, mereka belum tahu kalau kegiatannya itu bisa kena sanksi, maka harus memiliki izin. Ini juga sebab timbulnya PETI," tuturnya. 

Anehnya, kata Muslimin, dirinya tidak menemukan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) khusus mineral di Sulawesi Tengah. 

Baca juga: Edarkan Pil Koplo Jenis THD, Perempuan di Banggai Ditangkap Polisi

Baca juga: Pamit Pergi Berkebun, Sudah Sepuluh Hari Pria Di Donggala Tak Kunjung Pulang

Ia khawatir hal ini justru dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk mengakali izin pertambangan mineral, khususnya emas. 

"Saya hanya menemukan WPR batuan, sedangkan mineral itu tidak ada. Ini kan rancu. Orang bisa saja memilih batuan, tetapi yang diolah mineral seperti emas. Sementara dampaknya itu ke lingkungan," jelasnya. (*) 

Sumber: Tribun Palu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved