Indeks Keterbukaan Informasi Publik Sulteng Naik ke Posisi 11

Hasil survei IKIP dapat menjadi acuan keterbukaan informasi publik dalam meningkatkan akuntabilitas kerja lembaga guna memenuhi hak kedaulatan rakyat demi meningkatkan partisipasi dan akses informasi.

Tidak hanya itu, menurut Rospita, keterbukaan informasi publik juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan arah kebijakan nasional yang berpengaruh positif terhadap investasi nasional maupun asing. 

"Berbagai rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan indeks keterbukaan informasi publik di setiap provinsi akan disampaikan pemerintah daerah masing-masing sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depannya," katanya melalui rilis tertulis kepada TribunPalu.com, Sabtu (17/6/2023).

Baca juga: Komisi Informasi Sulteng Usulkan 3 Calon Desa Informatif ke KI Pusat, Salah Satunya Kalukubula Sigi

Ketua Komisi Informasi Sulteng Abbas Rahim yang hadir langsung pada forum tersebut mengatakan, IKIP menganalisis tiga aspek penting yang meliputi kepatuhan badan publik terhadap UU KIP, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik terutama kepatuhan dalam melaksanakan sengketa informasi agar menjamin hak masyarakat atas informasi. 

Aspek yang diukur adalah relevansi keterbukaan informasi bagi politik, ekonomi dan hukum di mana ketiga hal ini merupakan bidang yang penting untuk menjadi fondasi kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. 

Dia mengucapkan terima kasih pada pemerintah daerah Sulteng yang telah mendorong keterbukaan informasi pada semua badan publik termasuk pada Satuan Perangkat Daerah di Sulawesi Tengah.(*)