KPK Bongkar Modus Kode '7 Batang', Abdul Wahid Terima Rp4,05 Miliar dari Fee Proyek Dinas PUPR

TRIBUNPALU.COM - Gubernur Riau Abdul Wahid resmi ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan hadiah atau janji pada proyek di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, khususnya Dinas PUPR-PKPP.

Pengumuman ini dilakukan pada hari Rabu, (5/11/2025), setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

 “Setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka, yakni AW (Abdul Wahid), MAS (Kepala Dinas PUPR-PKPP Muhammad Arief Setiawan), dan DAN (Dani M. Nursalam selaku Tenaga Ahli Gubernur Riau),” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (5/11/2025).

OTT KPK sendiri dilakukan pada Senin, (3/11/2025) di Riau.

Selain Abdul Wahid, KPK menetapkan dua tersangka lain.

Mereka adalah Muhammad Arief Setiawan (MAS), Kepala Dinas PUPR-PKPP.

Baca juga: Kode Redeem FF Free Fire Terbaru Kamis 6 November 2025, Dapatkan Diamond dan Skin Gratis di Sini

Serta Dani M. Nursalam (DAN), Tenaga Ahli Gubernur Riau.

AW dan MAS terjaring dalam OTT.

Sementara DAN menyerahkan diri kepada KPK pada Selasa, (4/11/2025).

Kasus ini berawal dari pertemuan pada Mei 2025.

Pertemuan tersebut melibatkan Sekretaris Dinas PUPR-PKPP (FRY) dengan enam Kepala UPT Wilayah I-VI.

Agenda pertemuan adalah membahas kesanggupan pemberian fee kepada Gubernur Abdul Wahid.

Fee ini diminta atas penambahan alokasi anggaran tahun 2025.

Anggaran tersebut dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI.

“(Fee) yakni sebesar 2,5 persen. Fee tersebut atas penambahan anggaran 2025 yang dialokasikan pada UPT Jalan dan Jembatan Wilayah I-VI Dinas PUPR PKPP yang semula Rp71,6 miliar menjadi Rp177,4 miliar (terjadi kenaikan Rp106 miliar),” ujarnya.