Tudingan Ijazah Palsu Memanas, Massa Demo Minta Arsul Sani Mundur dari MK

Saat itu, perkuliahan harus dilakukan secara online karena adanya pandemi Covid-19.

Sebagian kredit perkuliahan sudah didapatkan Arsul dari proses pendidikan sebelumnya.

Sebelumnya, sejak 2011, ia pernah berupaya menyelesaikan jenjang doktoral di Glasgow Caledonian University (GCU), Skotlandia.

Namun, karena kesibukan, studi di GCU tidak selesai hingga batas maksimalnya.

Arsul melanjutkan bahwa ia mengikuti wisuda doktoral secara offline di Warsawa pada Maret 2023.

“Baru pada bulan Maret 2023, kira-kira bulan Februarinya, saya diberitahu bahwa akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana, di gedung yang jaraknya tidak jauh dari kampus,” lanjut Arsul.

Ia menunjukkan foto wisudanya yang dihadiri istri serta Duta Besar RI untuk Polandia.

Disertasi yang ia tulis berjudul 'Reexamining The Considerations of National Security Interest and Human Rights Protection...'.

Arsul segera meminta legalisasi Ijazah di KBRI Warsawa setelah wisuda.

Hal ini dilakukan karena ia harus segera kembali ke Indonesia dalam waktu dekat.

 “Di sana diberikan Ijazah asli itu. Kemudian, setelah selesai wisuda karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi. Ini asli dari KBRI dari Warsawa,” kata Arsul.

Baca juga: Bantah Tudingan Palsu, Arsul Sani Tunjukkan Ijazah Doktor Asli dan Transkrip Nilainya ke Publik

Sosok Arsul Sani

Arsul Sani lahir di Pekalongan pada 8 Januari 1964 dan menapaki perjalanan panjang sebagai seorang praktisi hukum sekaligus politisi.

Tahun 1982, Arsul masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang kemudian menjadi pijakan awal kariernya sebagai advokat dan pengacara korporat.

Nama Arsul semakin dikenal ketika ia aktif di dunia politik melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PPP periode 2016–2021, lalu terpilih menjadi anggota DPR RI dan sempat menduduki posisi Wakil Ketua MPR RI. 

Pada Januari 2024, Arsul dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams.(*)

Artikel telah tayang di Tribunnews