Kasus Bullying Santri, DPRD Parimo Desak Pemda Bertindak Cepat dan Profesional

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – Anggota DPRD Parigi Moutong Irawati, mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menangani kasus dugaan bullying di salah satu Pondok Pesantren secara cepat dan profesional.

Ia menilai peristiwa yang menyebabkan seorang santri meninggal dunia itu harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

Menurutnya, respons cepat sangat dibutuhkan agar proses hukum berjalan transparan dan keluarga korban mendapatkan keadilan.

Baca juga: Resmob Tadulako Ungkap 11 Kasus Curanmor di Palu, Dua Pelaku Ditangkap

“Pemerintah daerah perlu memastikan penanganan kasus berjalan cepat dan profesional, agar keluarga korban tidak merasa diabaikan,” ujar Irawati, Kamis (16/10/2025).

Irawati menegaskan, kejadian seperti ini tidak hanya melukai hati keluarga korban, tetapi juga mencoreng nama baik dunia pendidikan berbasis agama.

Ia menyebut, penegakan hukum yang adil harus diiringi langkah pendampingan bagi anak-anak lain yang ikut terdampak.

Menurutnya, para santri yang menyaksikan atau mengenal korban bisa mengalami tekanan psikologis akibat peristiwa itu.

“Pendampingan psikologis sangat dibutuhkan agar anak-anak tidak trauma dan tetap merasa aman berada di lingkungan pesantren,” tegasnya.

Baca juga: Ucapan Hari Kebudayaan Nasional HKN 17 Oktober, Cocok Diucapkan ke Saudara atau Lolega

Ia mengingatkan bahwa dugaan kasus bullying bukan hanya soal tindakan kekerasan fisik, tetapi juga menyangkut aspek sosial dan mental anak.

Karena itu, menurutnya, pendekatan yang dilakukan harus melibatkan banyak pihak, termasuk psikolog, guru, serta orang tua santri.

“Penanganan seperti ini tidak bisa hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Pemerintah harus turun langsung,” ujarnya menambahkan.

Irawati juga meminta Pemda melakukan koordinasi lintas instansi, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, hingga Kemenag untuk memperkuat peran pengawasan di lapangan.

Ia menilai, tanpa kolaborasi, kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan tidak akan berjalan efektif.

Baca juga: Mandaya Awards 2025: Sulteng Diakui atas Dukungan terhadap Petani

“Kita butuh sistem yang menjamin anak-anak bisa belajar dengan aman, tanpa rasa takut dan tekanan dari teman sebaya,” katanya.