Layanan Hukum Diperkuat, Kakanwil Kemenkum Sulteng Raih Penghargaan dari Pemkot Palu

Baca juga: Tim PkM Untad Kembangkan Biblioedukasi Berbasis Kearifan Lokal Kaili untuk Guru Sekolah Inklusi

3. Pendampingan Produk Hukum Daerah

Kemenkum Sulteng konsisten mendampingi Pemkot Palu dalam penyusunan produk hukum, termasuk harmonisasi rancangan perda, perwali, dan instrumen hukum lainnya. Kehadiran tim perancang Kemenkumham memastikan regulasi daerah lebih sinkron dan berkepastian hukum.

4. Pembentukan 47 Pos Bantuan Hukum (Posbankum)

Pembentukan 47 Posbankum di seluruh kelurahan menjadi terobosan besar dalam upaya memperkuat akses keadilan. Posbankum tersebut menjadi pusat layanan bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu dalam menyelesaikan persoalan hukum sehari-hari.

Kepala Kanwil Kemenkum Sulteng, Rakhmat Renaldy, menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan. 

Baca juga: Zainal Muluk Lapangandong Kembali Pimpin PDIP Tojo Una-una

Ia menyebut penghargaan tersebut sebagai amanah untuk terus memperkuat layanan hukum di Kota Palu.

“Penghargaan ini adalah buah dari sinergi kuat antara Kemenkum Sulteng dan Pemkot Palu. Kami akan terus memastikan masyarakat mendapat layanan hukum terbaik, mulai dari perlindungan kekayaan intelektual, administrasi hukum umum, pendampingan penyusunan produk hukum, hingga bantuan hukum melalui Posbankum di seluruh kelurahan,” tegas Rakhmat.

Pemkot Palu berharap kolaborasi ini semakin erat untuk mendorong Palu sebagai kota dengan budaya hukum yang maju. 

Capaian yang sudah terwujud disebut menjadi fondasi menuju masyarakat yang lebih sadar hukum, terlindungi, dan berdaya.

Penghargaan tersebut menegaskan peran Kemenkum Sulteng sebagai lembaga yang bukan hanya menjalankan tugas negara, tetapi juga menjadi penjaga akses keadilan dan penggerak layanan hukum modern di Kota Palu. (*)