Sulteng Hari Ini

Kajati Sulteng Hadiri Rakor Evaluasi Program Prioritas Nasional di Luwuk

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi program strategis.

Penulis: Zulfadli | Editor: Regina Goldie
HANDOVER
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat R, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulteng Anwar Hafid. 

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Zulfadli

TRIBUNPALU.COM, LUWUK – Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Nuzul Rahmat R, menghadiri Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Prioritas Nasional yang digelar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulteng Anwar Hafid.

Kegiatan ini berlangsung di di Hotel Estrella, Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Senin (17/11/2025).

Kehadiran Kajati Sulteng menjadi wujud dukungan kejaksaan terhadap percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan arahan Presiden RI dan RPJMD Sulawesi Tengah 2025–2026. 

Rakor ini juga menjadi momentum konsolidasi lintas sektor dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan sinkronisasi program strategis.

Baca juga: Gubernur Anwar Hafid Resmikan Gedung Baru SMKN 1 Luwuk Senilai Rp12,5 Miliar

Rangkaian kegiatan dimulai dengan penandatanganan MoU “Sulteng Satu Data Pertanahan” antara Pemprov Sulawesi Tengah dan Kanwil BPN Sulteng. 

Kesepakatan tersebut menjadi pijakan integrasi data pertanahan untuk memperkuat perencanaan pembangunan.

Setelah itu, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Tengah memaparkan capaian Program Unggulan Gubernur Sulteng BERANI, di antaranya:

1. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk peningkatan gizi dan kecerdasan generasi muda melalui pilar BERANI Cerdas.

2. Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) sebagai percepatan layanan kesehatan publik mendukung misi BERANI Sehat.

3. Program Koperasi Merah Putih (KMP) yang memperluas pemberdayaan ekonomi dalam pilar BERANI Sejahtera.

Baca juga: Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Kunjungan ke Papua, Sosialisasi Tanah Adat dan Penyerahan Sertipikat

4. Program Sekolah Rakyat (SR) yang membuka ruang pendidikan alternatif untuk mengatasi kesenjangan pendidikan.

5. Program Ketahanan Pangan dan Inflasi Beras sebagai dukungan stabilitas pangan dan pengendalian inflasi daerah dalam semangat BERANI Panen Raya.

Pada sesi diskusi, Kajati Sulteng memaparkan materi berjudul “Kejaksaan sebagai Mitra Strategis Pemerintah dalam Mendukung Asta Cita Presiden”. 

Ia menyoroti fungsi Bidang Intelijen serta Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mengawal program strategis dan prioritas nasional yang selaras dengan Program BERANI.

Baca juga: Kapolda Sulteng: Pengungkapan 60 Kg Sabu Selamatkan 300 Ribu Warga, Setara Satu Kabupaten

Kajati menegaskan Kejaksaan memiliki mandat menjaga tata kelola pemerintahan melalui pengamanan pembangunan. 

Termasuk di dalamnya pengawalan Program Koperasi Merah Putih, Jaga Desa, sosialisasi hukum, serta edukasi pencegahan penyimpangan.

Ia juga membeberkan capaian Kejaksaan RI yang berhasil mengembalikan Rp13,255 triliun ke keuangan negara. 

Dana tersebut menjadi modal percepatan pembangunan, seperti pembangunan 600 Kampung Nelayan, renovasi 8.000 sekolah, hingga penguatan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah dan pendampingan Sekolah Rakyat yang terintegrasi dengan BERANI Cerdas.

Baca juga: Donggala Siap Sambut Menteri Desa, Pencanangan Tanam Jagung Jadi Prioritas

Untuk sektor pangan, Kejaksaan mendukung BERANI Panen Raya melalui pendampingan hukum cetak sawah, monitoring intensif, hingga solusi hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) agar seluruh kegiatan berjalan efektif dan akuntabel.

Sementara itu, dibidang kesehatan, Kajati menegaskan pentingnya pendampingan hukum terhadap Program Makan Bergizi Gratis, integrasi SEHATI App dengan PKG, serta kolaborasi lintas instansi untuk memperluas jangkauan layanan masyarakat.

Kajati menutup pemaparannya dengan menegaskan komitmen Kejaksaan dalam mendukung Asta Cita Presiden dan Program BERANI melalui sinergi antarlembaga, tata kelola berintegritas, dan pengawasan yang kuat menuju Indonesia Emas.

Dengan terlaksananya rakor ini, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah menegaskan kesiapan memperkuat pendampingan hukum, optimalisasi intelijen penegakan hukum, dan dukungan penuh terhadap kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. (*)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved