Komnas HAM Tolak Revisi UU HAM, 21 Pasal Dinilai Melemahkan Kewenangan Lembaga

Dalam UU lama, panitia seleksi ditetapkan oleh Sidang Paripurna Komnas HAM sendiri.
Komnas HAM menilai perubahan ini bertentangan dengan Paris Principles, yang menekankan independensi lembaga HAM nasional.

Kewenangan Berpindah ke Kementerian, Dinilai Bentuk Konflik Kepentingan

Komnas HAM juga menyoroti rencana pemberian kewenangan penanganan pelanggaran HAM kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Menurut Komnas HAM, kementerian adalah duty bearer atau pihak yang justru kerap menjadi terlapor dalam kasus pelanggaran HAM.

Karena itu, kementerian tidak dapat menjadi pengadil dalam kasus yang mungkin melibatkan pemerintah.

Fungsi Pencegahan dan Korektif Terancam Hilang

Hilangnya kewenangan Komnas HAM dalam hal pendidikan, penyuluhan, dan pengkajian regulasi dinilai akan melemahkan fungsi pencegahan terhadap pelanggaran HAM.

Selain itu, pembatasan kerja sama dengan organisasi nasional hingga internasional juga dianggap berpotensi menghambat respon Komnas HAM terhadap isu-isu pelanggaran HAM lintas negara.

Dinilai Upaya Menghapus Peran Komnas HAM

Komnas HAM menilai rancangan revisi tersebut dapat dimaknai sebagai upaya menghapus keberadaan Komnas HAM dari sistem kelembagaan HAM nasional.

Definisi, tujuan, dan kewenangan Komnas HAM dalam draf revisi disebut tidak selaras dan justru bertentangan dengan semangat perlindungan HAM.

"Tujuan Komnas HAM untuk mengembangkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan dan peningkatan perlindungan HAM akan sulit—bahkan mustahil—tercapai jika kewenangan lembaga justru dibatasi," demikian pernyataan resmi Komnas HAM.

Baca juga: Kemenkum Sulteng: Inventarisasi Data Hukum Jadi Fondasi Kebijakan Tepat Sasaran

Komnas HAM Minta Pemerintah Tidak Melemahkan Lembaga

Komnas HAM meminta pemerintah meninjau ulang substansi revisi UU HAM, khususnya terkait kelembagaan dan fungsi Komnas HAM, agar tidak memperlemah tetapi justru memperkuat perlindungan HAM di Indonesia.

Komnas HAM juga telah menyusun naskah akademik dan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), yang menekankan pentingnya:

Penguatan norma HAM

Perlindungan kelompok rentan

Pengaturan tentang pembela HAM

Penguatan peran Komnas HAM dalam sistem perlindungan HAM nasional

Upaya itu dilakukan agar sistem perlindungan HAM di Indonesia lebih optimal dan efektif.(*)