Menkum Hadiri Rakor Produk Hukum di Palu, Gubernur Anwar Tegaskan Percepatan Regulasi Sulteng

Ia mencontohkan sejumlah industri besar di Morowali dan Banggai yang memanfaatkan air laut sebagai sumber energi turbin namun belum memiliki dasar regulasi yang jelas. 

“Jika diperkuat dalam regulasi nasional, ini dapat menjadi instrumen signifikan meningkatkan PAD Sulteng,” tegas Anwar Hafid.

Untuk percepatan fasilitasi produk hukum daerah, ia melaporkan bahwa Pemprov mempercepat proses penyelesaian hasil fasilitasi dari 15 hari menjadi 7 hari guna mempercepat penetapan Perda di kabupaten/kota. 

Ia juga mengusulkan model harmonisasi melalui Zoom Meeting untuk menekan biaya namun tetap menjaga kualitas regulasi.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur turut memaparkan capaian program 9 BERANI, mulai dari pendidikan gratis, beasiswa Berani Cerdas untuk hampir 19.000 penerima, pelayanan kesehatan hanya dengan KTP yang telah membantu lebih dari 130 ribu warga, hingga pembebasan pungutan bagi siswa SMA/SMK, SLB, dan MAN mulai 2026.

Baca juga: Latihan Gabungan Terpadu TNI di Morowali Tunjukkan Kesiapan Negara dan Sinergi Kuat Antarlembaga

Di bidang jaminan sosial ketenagakerjaan, Pemprov menargetkan perlindungan bagi 64.000 pekerja rentan pada 2025 bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tingkat kepesertaan ditargetkan naik dari 18 persen menjadi 71 persen.

Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi mengapresiasi langkah reformasi regulasi yang dijalankan Pemprov Sulteng. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi Kemenkumham dan Kemendagri dalam memperkuat perangkat hukum daerah, termasuk harmonisasi berbasis kecerdasan buatan. 

Ia juga menekankan pentingnya implementasi pos bantuan hukum sebagai bagian dari agenda reformasi politik, hukum, dan inovasi nasional.

“Kita memasuki era yang membutuhkan percepatan layanan hukum yang akuntabel. Pemanfaatan kecerdasan buatan memungkinkan pemeriksaan regulasi lebih cepat dan presisi, baik di pusat maupun daerah,” ujarnya.

Rapat Koordinasi ini turut dirangkaikan dengan pemutaran video Program 9 BERANI, penyerahan manfaat BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada dua peserta, serta penyerahan plakat dari Gubernur kepada Menteri Hukum RI dan Dirjen Otda. (*)