TAG
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
-
Penguatan pengawasan aparat penegak hukum dengan pendekatan berbasis HAM, bukan pendekatan represif.
6 hari lalu
-
Salah satu aktivis bernama Arlan Dahrin, yang diamankan oleh aparat Polres Morowali pada Sabtu (3/1/2026) malam.
Selasa, 6 Januari 2026
-
Salah satu aktivis itu diketahui bernama Arlan Dahrin, yang diamankan oleh aparat Polres Morowali, Sabtu (3/1/2026) malam.
Selasa, 6 Januari 2026
-
Komnas HAM Sulteng menilai penahanan aktivis lingkungan di Kabupaten Morowali inprosedural atau tidak sesuai prosedur alias bukan kasus pidana.
Senin, 5 Januari 2026
-
Adapun jenis hak yang paling banyak dilaporkan berkaitan dengan hak memperoleh keadilan, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk hidup.
Selasa, 30 Desember 2025
-
Peristiwa tersebut dinilai menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum terhadap tambang ilegal yang telah lama beroperasi.
Senin, 29 Desember 2025
-
Ia menegaskan, Komnas HAM Sulteng berkomitmen mengawal penanganan kasus tersebut hingga tuntas.
Jumat, 19 Desember 2025
-
Diketahui, kasus ini bermula dari laporan MY terkait dugaan penipuan pembelian kendaraan bermotor yang dilakukan melalui media elektronik.
Jumat, 19 Desember 2025
-
Penciutan konsesi dan penyerahan sebagian lahan kepada WPR dinilai sebagai langkah konkret meredam konflik berkepanjangan.
Minggu, 7 Desember 2025
-
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah menyoroti fenomena Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kamis, 4 Desember 2025
-
Keberatan tersebut disampaikan melalui Keterangan Pers Nomor 64/HM.00/X/2025 yang diterima TribunPalu.com, Rabu (19/11/2025).
Kamis, 20 November 2025
-
Keberatan tersebut disampaikan dalam Keterangan Pers Nomor 64/HM.00/X/2025 yang diterima TribunPalu.com pada Rabu (19/11/2025).
Rabu, 19 November 2025
-
Kepala Komnas HAM Perwakilan Sulawesi Tengah, Livand Breemer, menyebut praktik eksploitasi sejumlah perusahaan sudah melampaui batas kewajaran.
Sabtu, 15 November 2025
-
Kepala Kantor Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, menyampaikan keprihatinan atas keberadaan aparat Kepolisian dan TNI.
Sabtu, 8 November 2025
-
Kepala Komnas HAM Sulteng, Livand Breemer, mengatakan pembentukan posko tersebut merupakan bentuk respons cepat atas keresahan masyarakat.
Rabu, 5 November 2025
-
Program ini dinilai selaras dengan prinsip dasar HAM, khususnya hak atas pendidikan yang layak dan setara bagi semua lapisan masyarakat.
Rabu, 15 Oktober 2025
-
Komnas HAM juga menilai Pemerintah Kota Palu dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah belum serius menangani akar persoalan tambang rakyat di Poboya.
Senin, 13 Oktober 2025
-
Komnas HAM Sulteng memastikan akan memantau proses klarifikasi antara KPID dan TVRI Sulteng.
Kamis, 9 Oktober 2025
-
Mereka mendapatkan tindakan represif aparat saat melakukan aksi di depan kantor DPRD Sulteng pada Senin (25/8/2025).
Rabu, 27 Agustus 2025
-
Livand membuka opsi legalisasi tambang rakyat sebagai bentuk perlindungan sekaligus pengawasan terhadap aktivitas masyarakat.
Minggu, 27 Juli 2025