Kasus Covid-19 Sempat Stabil, Satgas Covid-19 Tetap Larang Mudik dan Ajak Warga Jaga Prokes
Kasus positif Covid-19 di Indonesia sempat mengalami kestabilan. Nmaun bukan berarti warga bisa leluasa untuk melakukan mobilitas secara masif.
Meski Kasus Positif Sempat Stabil, Satgas Covid-19 Tetap Larang Mudik dan Ajak Warga Jaga Prokes
TRIBUNPALU.COM - Koordinator tim pakar dan juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan kasus kematian di Indonesia mengalami kestabilan.
Hal itu diungkapkannya saat konferensi pers yang disiarkan secara live oleh YouTube Sekretariat Presiden.
Ia mengatakan, Indonesia berhasil mempertahankan angka kematian Covid-19 selama dua bulan terakhir, sejak awal Februari 2021.
"Kasus kematian di Indonesia akibat Covid-19 sebesar 2,7 persen, bertahan selama dua bulan terakhir sejak awal Februari 2021," ujar Prof Wiku.
Lebih lanjut, Prof Wiku membeberkan data kasus aktif sebanyak 6,1 persen dan kasus sembuh sekitar 91,2 persen.
Dengan adanya kesembuhan yang mencapai angka tersebut, pemerintah berharap ini menjadi motivasi agar prosentase kematian semakin menurun.
"Semoga ini bisa menjadi motivasi kita bersama untuk menurunkan angka kematian di Indonesia," sambungnya.
Baca juga: Jelang Mudik Idul Fitri, Pemerintah Terbitkan Aturan Ini Untuk Meminimalisir Penyebaran Covid-19
Baca juga: 4 Hari Jelang Larangan Mudik, Pintu Keberangkatan Bandara Mutiara Sis Aljufri Palu Lengang
Prof Wiku mengaku pihaknya mengalami kesulitan untuk menurunkan kasus kematian di Indonesia.
Hal ini dikarenakan penurunan angka kematian hanya terjadi bila setiap kasus positif baru bisa disembuhkan semua.
"Ini menjadi kesulitan kami. Jika ingin menurunkan kasus kematian, maka kasus positif Covid-19 harus bisa sembuh semua," ungkapnya dalam konferensi pers tersebut.
Lebih lanjut ia menekankan jika program vaksinasi yang diselenggarakan oleh pemerintah belum tentu bisa membuat tubuh kebal virus.
"Vaksinasi bukanlah hal ajaib. Sehingga harus tetap menjalankan protokol kesehatan setiap hari," ujarnya.
Hingga saat ini, Indonesia memiliki stok vaksin sebanyak 4,9 juta dosis dari AstraZeneca usai dikirim kembali Senin (26/4/2021) malam sebanyak 3.8 juta dosis.
"Masyarakat tak perlu khawatir, saat ini kita dapat tambahan vaksin 3,8 juta yang baru tiba semalam. Sehingga stok vaksin dari AstraZeneca saat ini sebanyak 4,9 juta," ujar Prof Wiku.
Baca juga: 2 Tahun Gagal Mudik, Fauzan: Tahun Ini Harus Pulang Apapun Resikonya
Baca juga: Berikut Daftar Maskapai Tak Beroperasi di Bandara Palu Selama Larangan Mudik
Ia juga menyayangkan beberapa kegiatan yang menimbulkan kerumunan justru terdokumentasi dengan baik dan terebar di media sosial.
"Satgas sangat menyayangkan kerumunan yang muncul seperti pendukung salah satu klub sepak bola nasional, dan kerumunan saat peribadatan di bulan Ramadhan," sambung Prof Wiku.
Prof Wiku meminta agar satgas daerah bisa menindak tegas pelanggar protokol kesehatan saat ini.
Lebih lanjut, ia membeberkan prosentase masyarakat yang masih menginginkan mudik sebanyak 7 persen.
Data tersebut diambil dari hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan beberapa waktu yang lalu.
"Dari hasil survey Kementerian Perhubungan, 7 persen masyarakat Indonesia masih mau mudik," kata Prof Wiku saat menjelaskan kepada wartawan.
Ia mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mementingkan keegoisan pribadi dan lebih mengedepankan kepentingan bersama.
Sehingga mudik dapat ditunda terlebih dahulu, dan menggantinya dengan silaturahmi secara virtual.
"Masyarakat harap bisa menunda keegoan sejenak untuk mudik, silaturahmi bisa dilakukan virtual saja. Mari rayakan Ramadhan dan Idul Fitri dengan aman," pungkasnya.
Baca juga: Satgas Covid-19 Imbau Masyarakat Patuhi Aturan Mudik, MUI Bolehkan Silaturahmi Virtual
Baca juga: Jelang Lebaran, Jubir Covid-19 Minta Pemda Lakukan Sosialisasi Mudik dan Pengetatan Mobilitas
Pemerintah Berlakukan Pembatasan Mobilitas Nasional dan Internasional
Di saat India mengalami lonjakan kasus Covid-19 yang sangat tinggi, kini Indonesia tengah mengalami penurunan kasus baru.
Namun hal ini bukan menjadi alasan untuk melakukan mobilitas massa secara brutal.
Justru pencapaian tersebut menjadi tantangan baru bagi Indonesia di tengah negara-negara besar sedang berada di posisi terparah.
Hal itu dikatakan oleh Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito.
"Indonesia untuk saat ini masih terkendali dibandingkan 5 negara yang memiliki jumlah kasus tertinggi," ujar Prof Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan live di kanal YouTube Sekretariat Presdien.
Ia menyebut kelima negara itu ialah Amerika Serikat, India, Brazil, Perancis dan Turki.
Baca juga: Reny A Lamadjido: Pemkot Palu Bahas Larangan Mudik Lebaran 2021 Pekan Depan
Baca juga: Vaksinasi Belum Tentu Aman, Prof Wiku Ajak Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan dan Tidak Mudik
Baginya, tantangan baru harus dilewati Indonesia saat kasus Covid-19 dalam negeri sedang melandai dan badai Covid-19 sedang berada di puncaknya untuk kelima negara tersebut.
Guru Besar Universitas Indonesia itu mengatakan potensi penularan antar negara justru bisa meningkat, terutama saat perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah.
"Potensi penularan antar negara justru akan meningkat. Masuknya kita di bulan Ramadhan dan Idul Fitri seperti mudik, yang bepotensi penularan Covid-19," tandasnya.
Oleh karena itu, kini pemerintah melakukan pembatasan mobilitas nasional dan internasional untuk mencegah penularan Covid-19 dari berbagai negara dan wilayah di Indonesia.
"Pemerintah akan melakukan pembatasan mobilitas nasional dan internasional untuk mencegah antar negara atau daerah," ujar Prof Wiku.
Lebih lanjut ia membeberkan antisipasi lonjakan Covid-19 dalam negeri dengan cara meniadakan mudik dari 6 hingga 17 Mei mendatang.
"Sesuasi dengan Surat Edaran (SE) dan adendum yang sudah ditentukan, maka pemerintah melarang adanya mudik lebaran tahun ini," katanya.
Baca juga: PO Cahaya Bone di Sulteng Harap Kelonggaran Larangan Mudik
Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Bus Borlindo Taksir Kerugiannya Capai Rp 200 Juta

Sementara itu untuk pembatasan mobilitas internasional, pemerintah Indonesia sudah meminta Warga Neagara Indonesia (WNI) yang berada di luar negeri untuk tidak melakukan kepulangan jika tidak mendesak.
Selain itu, pihaknya akan memberlakukan prosedur screening dan karantina, penolakan kunjungan Warga Negara Asing (WNA) yang memiliki riwayat perjalanan 14 hari terakhir di India dan penangguhan sementara untuk visa warga negara India.
"Kami telah menetapakan prosedur screening dan karantina, serta menolak kunjungan orang asing yang pernah ke India selama 14 terakhir. Kemudian untuk pemberian visa warga negara asal India ditangguhkan sementara," sambung Prof Wiku.
Tak hanya itu, kini pemerintah juga telah melakukan pembatasan pintu masuk untuk WNA yang ingin memasuki wilayah Tanah Air.
Ia menegaskan hanya beberapa jalur saja yang diizinkan untuk dilewati mereka.
"Tempat Pemerikasaan Imigran atau TPI hanay ada di Bandara Soekarno Hatta Tangerang, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Kualanamo Medan, Bandara Sam Ratulangi Manado, Pelabuhan Laut Batam Center Batam, Pelabuhan Sribintan Pura Tanjung Pinang dan Pelabuhan Dumai," pungkasnya.
(TribunPalu.com/Hakim)