Gubernur Sulteng Perkuat Koordinasi Pengawasan Tambang, Fokus Tekan Pencemaran Lingkungan

Laporan Wartawam Tribunpalu.com, Ismet 

TRIBUNPALU.COM, MOROWALI - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi dan pengawasan terhadap aktivitas Pertambangan di wilayahnya. 

Hal ini disampaikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, sebagai bagian dari upaya menekan dampak lingkungan, terutama pencemaran air dan laut.

Ia menjelaskan bahwa saat ini berbagai data terkait kawasan hutan dan wilayah operasi perusahaan Pertambangan sudah semakin banyak dikelola melalui sistem di daerah.

Baca juga: Pangdam XXIII/Palaka Wira Hadiri Penertiban Kawasan Hutan dan Penyegelan Tambang Ilegal Morowali

Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci.

“Informasi soal kawasan hutan akan kita lebih banyak sekarang, sehingga koordinasi saya kira ini yang paling penting. Koordinasi akan kita tingkatkan,” ujar Gubernur.

Menurutnya, penguatan koordinasi tidak hanya dilakukan di internal Pemprov, tetapi juga bersama aparat keamanan dan komando kewilayahan agar pengawasan di lapangan lebih efektif.

“Kita akan minta data. Saya, Pak Kapolda, Pak Panglima tentu meminta data terkait operasi tambangnya. Kami juga melakukan pengawasan,” tegasnya.

Ia menyebut Pemprov bersama aparat telah membentuk Satgas Pengawasan untuk memastikan aktivitas usaha Pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan tidak merusak lingkungan.

Baca juga: Gubernur Sulteng Tegaskan Penertiban Tambang Ilegal untuk Lindungi Lingkungan

“Ya, kami sudah membentuk Satgas Pengawasan di Gunungan setelah kita berjalan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Gubernur menegaskan bahwa sasaran utama satgas tersebut adalah pengendalian dampak lingkungan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat dan ekosistem.

“Tapi target kami yang pertama bersama Pak Kapolda dan Pak Panglima adalah bagaimana supaya pencemaran air, laut dan sebagainya bisa diminimalisir,” jelasnya.

Pemprov menegaskan bahwa keberlanjutan dan perlindungan lingkungan akan tetap menjadi prioritas dalam setiap aktivitas industri di Sulawesi Tengah. (*)