TAG
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
-
Padahal Shasabila Widya L Mus tidak jujur dalam memasukkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)
Minggu, 27 April 2025
-
Pemohon menduga adanya penyalahgunaan program pemerintah daerah oleh Pihak Terkait, yaitu Paslon Nomor Urut 1 Amirudin-Furqanuddin Masulili.
Minggu, 27 April 2025
-
Ketua DPC PKB Palu, H Nanang, menyatakan bahwa keputusan ini menegaskan keberlanjutan proses demokrasi yang berjalan sesuai mekanisme hukum.
Rabu, 5 Februari 2025
-
Pemohon berpendapat bahwa jika suara tambahan tidak diperhitungkan, kursi ke-7 untuk DPRD Donggala dari Dapil 4 seharusnya menjadi milik pemohon.
Selasa, 11 Juni 2024
-
Dalam persidangan, Gugum Ridho Putra mendalilkan adanya selisih suara sebanyak 5.958 suara antara PPP dan Partai Garuda.
Minggu, 5 Mei 2024
-
Wiradarma Harefa menyebut adanya pelanggaran yang dilakukan penyelenggara di TPS Dapil 4 Palu itu.
Minggu, 5 Mei 2024
-
Perkara itu terkait keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024, tentang pengisian calon anggota DPRD dari Dapil 4 Palu dan Dapil 4 Donggala, Sulawesi Tengah.
Minggu, 5 Mei 2024
-
Dari persidangan itu diketahui ada empat perkara PHPU untuk Pileg 2024 dari Dapil Sulawesi Tengah bergulir di Mahkamah Konstitusi.
Sabtu, 4 Mei 2024
-
Dalil kubu Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum mengenai KPU selaku pihak termohon diduga tidak netral
Senin, 22 April 2024
-
Delapan Hakim Konstitusi hari ini akan membacakan putusan hasil sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Senin, 22 April 2024
-
Pada prakteknya, banyak perkara yang telah melibatkan masyarakat sebagai Amicus Curiae.
Sabtu, 20 April 2024
-
Sebanyak 32 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 2020 melaju ke persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, termasuk PHP Kada Morowali Utara.
Jumat, 19 Februari 2021
-
Pasca putusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan gugatan Pasangan Husen-Paulina.
Kamis, 18 Februari 2021
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah menyebutkan sudah ada 5 daerah yang menjadwalkan jadwa penetapan wali kota dan bupati terpilih.
Kamis, 18 Februari 2021
-
Gugatan Hidayat-Habsa alias permohonan perselisihan hasil pilkada (PHP) 2020 Kota Palu tidak dapat diterima hakim Mahkamah Konstitusi.
Rabu, 17 Februari 2021
-
Berita acara dari MK menjadi acuan KPU untuk melanjutkan tahapan Pilkada 2020 yaitu penetapan calon.
Sabtu, 2 Januari 2021
