DPR Soroti Dampak Tarif Resiprokal AS, Dorong Diversifikasi Ekspor dan Perkuat Industri Lokal
Kebijakan ini diumumkan langsung oleh Presiden AS Donald Trump melalui surat yang ditujukan kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Baca juga: BKKBN Sulteng Gelar Rakorda, Komitmen Perkuat Keluarga Menuju Indonesia Emas 2045
Respons Pemerintah dan Negosiasi Diplomatik
Menanggapi langkah sepihak AS tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengutus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, untuk melakukan diplomasi dagang.
Negosiasi ini diharapkan dapat menemukan jalan tengah yang tidak merugikan Indonesia secara signifikan.
"Langkah pemerintah untuk menugaskan Menko Perekonomian adalah langkah awal yang baik. Namun, diperlukan strategi negosiasi yang solid dan berlandaskan pada data serta kekuatan posisi tawar Indonesia," tegas Anis.
Tarif Resiprokal dan Politik Ekonomi Global
Pemberlakuan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan proteksionisme ekonomi yang selama ini menjadi ciri khas Presiden Donald Trump.
Dalam unggahan di media sosial Truth Social, Trump menyatakan bahwa kebijakan tarif ini diberlakukan terhadap negara-negara yang menurut AS menerapkan hambatan dagang tidak adil terhadap produk-produk Amerika.
Dalam suratnya kepada Presiden Prabowo, Trump menulis:
"Mulai 1 Agustus 2025, kami akan mengenakan tarif sebesar 32 persen atas seluruh produk Indonesia yang masuk ke Amerika Serikat, terpisah dari tarif sektoral yang telah berlaku sebelumnya."
Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan Trump dalam mengatur neraca perdagangan luar negeri AS. Selain Indonesia, negara-negara seperti India, Tiongkok, dan Brasil juga menjadi sasaran kebijakan serupa.
Seruan Strategis DPR RI
Anis Byarwati menutup pernyataannya dengan seruan kepada pemerintah agar tidak reaktif, melainkan mengambil langkah komprehensif yang berpihak pada kepentingan jangka panjang perekonomian nasional.
"Pemerintah harus menyikapi kebijakan tarif AS ini bukan hanya sebagai ancaman, tapi juga sebagai momentum transformasi struktural. Kita butuh kebijakan ekonomi yang visioner dan mengutamakan kepentingan bangsa," pungkasnya. (*)
Sumber: Tribunnews.com
Beredar Isu Mundur, Pasha Ungu: Belum Setahun di DPR, Tidak Mungkin Saya Mundur |
![]() |
---|
Kementerian Haji Bakal Terbentuk, Nonmuslim Bisa Jadi Petugas, Kuota Ditentukan Menteri |
![]() |
---|
Menteri Bahlil Lahadalia dan Tokoh Alkhairaat Bahas Perjuangan Rakyat Jelang Musda Golkar |
![]() |
---|
Menteri Bahlil Lahadalia Kunjungi Kota Palu, Pererat Silaturahmi Golkar dan Alkhairaat |
![]() |
---|
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Kunjungi Ketua PB Alkhairaat Jelang Musda Golkar Sulteng |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.