DPRD Parigi Moutong Gelar Rapat Paripurna, Sampaikan Hasil Reses dan Aspirasi Masyarakat

Laporan Wartawan TribunPalu.com, Abdul Humul Faaiz

TRIBUNPALU.COM, PARIMO – DPRD Kabupaten Parigi Moutong menggelar rapat paripurna masa persidangan III tahun 2024-2025, Senin (6/10/2025).

Rapat berlangsung di ruang sidang utama dan dipimpin oleh Ketua DPRD Parigi Moutong, Alfres Tongiro.

Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Sayutin Budianto dan dihadiri 23 anggota dari total 40 anggota dewan.

Hadir mewakili Pemerintah Daerah Parigi Moutong, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ir. Lewis bersama sejumlah pimpinan OPD.

Baca juga: KPID Sulteng Nonaktifkan Sementara Sepriyanus Tolule Terkait Kasus Hukum

Agenda utama rapat paripurna kali ini adalah penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD masa persidangan III tahun 2025.

Alfres menyampaikan, kegiatan reses telah dilaksanakan pada 29 Agustus hingga 3 September 2025 di seluruh daerah pemilihan.

Penyampaian hasil reses secara resmi diwakili oleh anggota DPRD Salimun Mantjabo sebagai perwakilan dari seluruh anggota dewan.

Ia mengatakan, masa reses menjadi momen penting anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan konstituen di dapil masing-masing.

Reses dilaksanakan maksimal enam hari dan mencakup seluruh wilayah kecamatan di lima daerah pemilihan.

“Melalui reses, kami menyerap aspirasi dan mendengar langsung masukan masyarakat,” ujar Salimun dalam penyampaiannya di paripurna.

Baca juga: Delapan Pesantren di Sigi Terdaftar Resmi, Kemenag Terapkan Sistem Baru Pendataan Nasional

Aspirasi yang diterima kemudian menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah bersama pemerintah kabupaten.

Ia menjelaskan, reses juga menjadi bentuk pertanggungjawaban moral dan politik DPRD kepada konstituen di setiap wilayah.

Selain itu, kegiatan ini berfungsi sebagai pengawasan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, termasuk realisasi APBD.

Dalam laporan hasil reses, sejumlah aspirasi masyarakat disampaikan dari masing-masing daerah pemilihan di Parigi Moutong.

Pertama, masyarakat mengusulkan pembangunan wilayah yang meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemerataan pembangunan.

Usulan juga mencakup peningkatan mutu pendidikan formal maupun keagamaan, serta pelayanan publik yang lebih profesional dan merata.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kemenag Terbitkan Juknis Pendaftaran Pesantren, Delapan Pesantren di Sigi Terdaftar

Kedua, warga berharap program pembangunan tahun 2025 dijalankan sesuai amanat sektor perekonomian, sosial budaya, dan kesehatan.

Ketiga, pembangunan infrastruktur dinilai sangat penting untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan daya saing daerah.

“Pembangunan jalan dan fasilitas dasar menjadi prioritas utama aspirasi masyarakat,” kata Salimun menjelaskan dalam rapat.

DPRD juga mendorong koordinasi yang lebih kuat dalam penyusunan rencana pembangunan daerah bersama perangkat pemerintah.

Koordinasi itu dinilai penting untuk memastikan target pembangunan di Parigi Moutong dapat tercapai dengan baik.

Baca juga: BP2SDM Gelar Talkshow, KTH Sulteng Torehkan Prestasi Nasional

Warga turut menyampaikan pentingnya pembangunan ruas jalan baru serta pelebaran jalan antarwilayah sebagai jalur strategis.

Jalur tersebut akan mendukung transportasi lintas batas, mobilisasi hasil pertanian, serta sektor perdagangan dan jasa.

Usulan lain mencakup pembangunan dan perbaikan jalan desa, jalan lingkungan, serta peningkatan infrastruktur dasar seperti drainase dan saluran air.

Masyarakat juga meminta perhatian untuk pembuatan rabat beton, talut, dan penguatan bantaran sungai guna mencegah bencana.

Selain infrastruktur fisik, masyarakat mendorong pembangunan pedesaan secara terpadu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Aspirasi itu mencakup program pemberdayaan, pelatihan, peningkatan pelayanan, serta peningkatan kapasitas perangkat desa.

Peningkatan kapasitas dianggap penting agar perangkat desa dapat menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan secara maksimal.

Salimun menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.

“Ini menjadi masukan penting dalam menyusun prioritas pembangunan daerah ke depan,” pungkasnya.(*)